Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD 1945

Komitmen merupakan janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUD 1945 dapat kita lihat dari proses perubahan UUD 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Perubahan UUD 1945 muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan UUD.

Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 itu disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja I yakni sebagai berikut: sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul mememiliki ciri-ciri umum sistem presidensiil), sepakat untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal, dan sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melaku amendemen terhadap UUD 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 kali.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah menyepakati untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan diubah.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia. 

Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga peradilan/ kehakiman yaitu Mahkamah Agung dapat berubah, namun Pancasila sebagaidasar Negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut.

Apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah maka, kesepakatan awal berdirinya Negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung dan mengamalkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terdapat dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Mempertahankan Pembukaaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan

dengan tidak merubahnya. Namun harus mewujudkan isi atau makna dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan isi dan makna ini menjadi kenyataan.

Perwujudan isi dan makna pembukaan UUD 1945 dapat dilakukan di lingkunga sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Beberapa contoh perwujudan isi dan makna Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut.

Perwujudan isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan sekolah antara lain :

• Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Melakukan upacara bendera dengan tertib dan hikmat untuk meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa
• Bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian
• Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah dengan berbagai lomba, misalnya: cerdas cermat dan lomba olah raga, sebagai perwujudan dan perngharagaan kepada Pahlawan kita

Perwujudan isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan pergaulan antara lain :

• Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
• Bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan sehingga perdamaian dapat tetap terjaga.
• Menghargai pendapat teman sebagai perwujudan keadilan dalam dalam berpendapat dan mengemukaan pendapat

Perwujudan isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain :

• Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum
• Memberikan ketrampilan bagi orang miskin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya
• Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin sebagai perwujudan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.